Subsidi Pupuk Gagal Dongkrak Produksi Pangan, Asosiasi: Impor Naik 19,6 Juta Ton

 


Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa turut mengkritik subsidi pupuk yang gagal meningkatkan produksi pangan hasil pertanian. Di sisi lain, kebijakan tersebut justru meningkatkan angka impor pangan hingga 19,6 juta ton dalam waktu 10 tahun.

Dwi Andreas Santosa coba mewajari kebijakan subsidi pupuk yang pertama kali dimulai sekitar 30 tahun lalu, ketika akses transportasi ke wilayah tanam di pelosok yang belum terbuka.

"Itu sudah 30 tahun yang lalu. Sekarang ini akses infrastruktur untuk pertanian ini sudah tidak ada masalah yang begitu berarti. Mengapa hal tersebut masih dipertahankan?" ungkapnya kepada Liputan6.com, Selasa (12/1/2021).

Merujuk hal tersebut, Guru Besar Pertanian IPB ini lantas menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa awal pemerintahannya untuk mengkaji ulang aturan subsidi pupuk.

Menurut dia, daripada mensubsidi pupuk yang merupakan input dalam proses produksi, lebih baik alokasi anggarannya diberikan langsung kepada petani.

"Kalau menurut saya ngapain (subsidi pupuk), lalu hasilnya apa. Pak Jokowi nyinggung-nyinggung subsidi pupuk 10 tahun enggak ada hasilnya. Ya memang data menunjukan itu," ujarnya.

Terkait data, ia coba mengutip importasi 8 komoditas pangan utama pada 2008 yang hanya 8 juta ton. Namun 10 tahun kemudian pada 2018, angka tersebut naik menjadi 27,6 juta ton.

"Bisa dibayangkan dalam tempo 10 tahun impor meningkat 19,6 juta ton. Lalu wajar saja kalau pak Jokowi menanyakan, terus selama 10 tahun subsidi pupuk ini apa hasilnya. Hasilnya ya impor meningkat 19,6 juta ton untuk 8 komoditas utama," tuturnya.

Lebih lanjut, Dwi Andreas juga menampik dugaan bahwa penyaluran subsidi pupuk yang masih tinggi dikarenakan adanya perubahan pola tanam dari satu kali dalam 1 tahun menjadi dua atau tiga kali.

"Bukan masalah itu. Subsidi pupuk itu paling tidak sudah hampir 10 tahun terakhir ini didasarkan pada RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok," tegasnya.

Sumber : https://m.liputan6.com/bisnis/read/4455680/subsidi-pupuk-gagal-dongkrak-produksi-pangan-asosiasi-impor-naik-196-juta-ton

Share:
Read More

Alasan Serikat Pekerja Tolak Rencana Akuisisi KCI oleh MRT Jakarta

 


Liputan6.com, Jakarta - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) se-Jawa dan Sumatera pada Selasa, 12 Januari 2021 menolak rencana akuisisi PT MRT Jakarta atas saham PT KAI Commuter atau PT KCI selaku lini bisnis PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI.

"SPKA mendukung integrasi antar moda secara terpadu juga meminta kepada Pemerintah Pusat untuk tidak memilih Aksi Korporasi PT MRT Jakarta yang akan mengakuisisi 51 persen Saham PT KCI dari PT KAI sehingga kepemilikan PT KAI menjadi 49 persen," tulis SPKA dalam keterangan resminya, Selasa (12/1/2021).

"Sikap SPKA tegas. Integrasi Yes, Akuisisi No," seru Serikat Pekerja Kereta Api.

Menurut SPKA, akuisisi tersebut justru berpotensi akan merusak sistem transportasi perkeretaapian yang sudah mapan, baik terintegrasi dalam satu kesatuan sistem menjadikan terpecah berpetak- petak hanya karena alasan kewenangan.

Sejumlah pertimbangan pun dipakai dalam hal ini. Seperti Manajemen PT KAI yang dinilai lebih berpengalaman dalam pengelolaan moda transportasi berbasis rel dan memiliki lintas operasional yang lebih panjang dan komplek.

Kemudian, biaya dan pengorbanan PT KAI yang telah dikeluarkan untuk pembebasan dan penertiban di wilayah operasional PT KCI serta pembangunan dan penataan kawasan sangat besar.

"Akuisisi tersebut justru berpotensi akan merusak sistem transportasi perkeretaapian yang sudah mapan, baik terintegrasi dalam satu kesatuan sistem menjadikan terpecah berpetak-petak hanya karena alasan kewenangan," tegas SPKA.

Sumber : https://m.liputan6.com/bisnis/read/4455696/alasan-serikat-pekerja-tolak-rencana-akuisisi-kci-oleh-mrt-jakarta

Share:
Read More

Siapkan 1 Juta Dosis, Jokowi Awali Penyuntikan Perdana Vaksin Covid-19 Hari Ini



 Liputan6.com, Jakarta - Penyuntikan perdana vaksin Covid-19 di Indonesia akan dimulai hari ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan jadi yang pertama untuk disuntik vaksin Covid-19 buatan Sinovac di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 13 Januari 2021.

Jokowi bakal disuntik oleh Tim Dokter Kepresidenan pada pukul 10.00 WIB. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, proses penyuntikan tersebut akan disiarkan secara langsung di media massa, sehingga masyarakat percaya bahwa vaksin yang dipakai terjamin keamanan dan kehalalannya.

"Mengapa Presiden jadi yang pertama? Bukan hendak mendahulukan diri sendiri, tapi agar semua yakin bahwa vaksin ini aman dan halal. Jadi, siap-siap saja," jelas Jokowi, seperti dikutip Rabu (13/1/2021).

Vaksin Covid-19 buatan Sinovac sendiri telah mengantongi Izin Penggunaan Darurat atau Emergency Use of Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) pada 12 Januari 2021. Serta mendapat label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Januari 2021.

Adapun Izin Penggunaan Darurat vaksin Sinovac tersebut ditandai dengan adanya nilai efikasi (kemanjuran) setara dengan 65,3 persen yang diambil dari laporan interim 3 bulan pascasuntikan kedua dari Uji Klinis Fase 3, yang dilaksanakan di Bandung sejak Agustus 2020, yang diberikan kepada 1.620 relawan.

Sumber : https://m.liputan6.com/bisnis/read/4455804/siapkan-1-juta-dosis-jokowi-awali-penyuntikan-perdana-vaksin-covid-19-hari-ini

Share:
Read More

Ditunjuk jadi Ketua Bidang Ekonomi, Said Abdullah Siap Jalankan Trisakti Soekarno


 Politikus senior PDI Perjuangan Said Abdullah ditunjuk menjadi Ketua DPP Bidang Ekonomi oleh Megawati Soekarnoputri dalam Kongres V kemarin. Dia menegaskan komitmennya untuk membumikan prinsip Trisaksti yang diajarkan Bung Karno untuk generasi masa kini.
"Prinsip Trisakti sangat relevan untuk terus dipahami dan diwujudnyatakan oleh generasi milenial dalam menghadapi tantangan yang ada," kata Said dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Antara, Senin (12/8).
"Sebagai kader yang loyal, saya siap menjalankan semua tugas perutusan yang diamanahkan partai maupun Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya akan menjaga marwah partai serta selalu bekerja dalam koridor yang sudah digariskan partai," sambung Said.
Untuk itu, Said yang juga anggota DPR RI tiga periode ini siap mengimplementasikan konsepsi ekonomi Soekarno. Hal ini didorong oleh semangat nasionalisme dengan tujuan menyejahterakan rakyat serta mewujudkan kemakmuran dan keadilan dengan jiwa gotong-royong.
"Program kami ke depan, bagaimana menguatkan basis perekonomian masyarakat. Karena itu, kami konsisten menerapkan prinsip Trisakti Bung Karno sebagai pijakan strategis operasional," paparnya.
Konsepsi ekonomi Soekarno merupakan sistem ekonomi yang terintegrasi dengan pembangunan dengan konsep berdikari dan Tri Sakti, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Karena itu, membumikan konsep Tri Sakti ini akan menjadi program kerjanya selama lima tahun mendatang.
"Politik ekonomi PDI Perjuangan itu pro-wong cilik (rakyat kecil). Intinya, bagaimana memberdayakan ekonomi para bakul-bakul di pasar tradisional (pedagang kecil), kaum marjinal, pemilik warung, para petani dan pelaku industri kerajinan” katanya.
Keunggulan konsepsi ekonomi Bung Karno, kata Said, meletakkan rakyat sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi. Bahkan konsepsi ini menjadi pedoman bagi PDI Perjuangan dalam mendesain kebijakan ekonomi yang pro-wong cilik.
"Konsepsi ekonomi Soekarno adalah sistem ekonomi yang menumbuhkan kesejahteraan rakyat dan untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat berdasarkan Pancasila," katanya.
Untuk itu, tegas Said, program pembangunan haruslah dirancang dengan melibatkan partisipasi rakyat. Artinya, pembangunan harus berorientasi pada kepentingan dan kemakmuran rakyat.
"Jadi, semua program yang saya buat nanti semuanya bermuara bagaimana ekonomi wong cilik ini terdongkrak naik selaras dengan cita-cita kemakmuran rakyat," katanya.
Selain itu, program lainnya adalah memperkuat peran serta kedudukan ekonomi negara. Hal ini sejalan dengan prinsip pasal 33 UUD 1945. Hal itu penting guna memastikan bahwa perekonomian berjalan sesuai rencana.
"Sektor ekonomi strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dan hasilnya harus dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat," tutup dia.
Share:
Read More

Sri Mulyani Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2019 Hanya Tumbuh 5,08 Persen


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2019 akan berada level 5,08 persen. Angka tersebut jauh di bawah target APBN sebesar 5,3 persen yang dikoreksi kembali pada Juli.
"Total 2019 dibulatkan satu digit 5,1 persen atau 5,08 persen itu adalah forecasting berarti outlook 5,2 persen masih kami taruh di sana tapi internal kita lihat di 5,08 persen," kata dia, di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8).
Dia menjelaskan, hal tersebut karena faktor-faktor pendorong ekonomi pada semester II-2019 diperkirakan akan melambat jauh dibanding realisasi yang terjadi pada semester I-2019.
Dari sisi konsumsi, pada semester II-2019 diperkirakan hanya berada di kisaran di bawah lima persen yakni 4,97 persen. Angka tersebut lebih rendah dari kinerja konsumsi masyarakat pada semester I-2019 yang mencapai kisaran 5,3 persen.
"Kami harap masih ada akselerasi dari belanja pemerintah untuk belanja modal di beberapa kementerian lambat bahkan baru 34 persen. Belanja barang dan pegawai mungkin enggak masalah, bansos bahkan sudah cukup besar di awal," ungkapnya.
Dari sisi investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) diharapkannya masih bisa menopang pertumbuhan karena diperkirakan mencapai 5,2 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari perkiraan realisasi investasi pada semester I-2019 yang sebesar 5,02 persen.
Sementara itu, realisasi ekspor masih akan masuk dalam zona negatif sebagaimana realisasi ekspor pada semester I-2019 yang turun agak dalam, yakni mencapai negatif 20,54 persen. Ini dikarenakan masih belum kondusifnya kondisi perdagangan global akibat semakin intensnya perang perdagangan antara Amerika Serikat dengan China.
Share:
Read More

Sri Mulyani Beberkan Upaya Kemenkeu Kembangkan Ekonomi Syariah


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus berkomitmen untuk mendukung dan mengembangkan ekonomi syariah di lingkungan kementeriannya. Salah satunya adalah dengan mendorong instrumen surat berharga negara syariah (SBSN) yang sudah diterbitkan lama.
"Kita semuanya dari sisi Kementerian Keuangan selama ini kita lakukan berbagai macam program untuk dukung berkembangnya instrumen syariah dan ekonomi syariah. Seperti yang Anda sudah sering lihat, di dalam instrumen pembiayaan kita memiliki apa yang disebut sukuk atau surat berharga syariah negara," kata dia saat ditemui di Jakarta, Jumat (23/8).
Tak hanya melalui instrumen pembiayaan, beberapa bentuk dukungan dilakukan pihaknya dalam mendorong pembiayaan syariah yakni melalui pembangunan infrastruktur pendidikan. Seperti yang dibangun di Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Islam Negeri (UIN) semua menggunakan instrumen syariah.
"Kita juga sudah menerbitkan apa yang disebut sukuk yang selama ini merupakan instrumen untuk membangun berbagai infrastruktur pendidikan. Hampir semuanya dibangun menggunakan instrumen syariah nasional," jelas dia.
Ke depan pihaknya akan lebih banyak lagi menggunakan instrumen-instrumen syariah sebagai sumber pembiayaan. Tentu saja hal ini dilakukan untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa Indonesia masih cukup tertinggal sebagai negara ekonomi Islam terbaik di dunia. Bahkan, Indonesia belum mampu masuk 10 besar Global Islamic Economy Index.
Padahal kata Sri Mulyani, Indonesia merupakan pemain terbesar dalam sektor ekonomi Islam. Sayangnya, kelebihan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian negara. "Di dalam ekonomi islam, indeks dihitung berdasarkan indikator lain yakni industri berbasis syariah. Dalam sektor itu, kita harus akui Indonesia masih sangat tertinggal," ujarnya.
Share:
Read More

Industri ekonomi kreatif Indonesia didominasi wanita


Industri dan ekonomi kreatif di Indonesia saat ini didominasi oleh tenaga kerja perempuan. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dalam laporan 'Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif', menyebut perempuan secara konsisten menjadi pemain utama industri kreatif sejak 2011 hingga 2016.
Persentase perempuan di sektor ini sebesar 53,86 persen. Angka yang cukup mencolok bila dibandingkan dengan komposisi industri pada umumnya, di mana pekerja perempuan hanya sekitar 37,16 persen dan laki-laki sebesar 62,84 persen. Pada 2016 perempuan yang bekerja di sektor ekonomi kreatif sebanyak 9,4 juta orang.
Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Ricky Joseph Pesik, menyebutkan sayangnya saat ini tenaga kerja perempuan terpusat di 3 sektor industri kreatif saja yaitu Fesyen, Kuliner dan Kriya.
"Maksud saya gini, kenapa lebih dominan perempuan di 3 sektor ini karena 3 sektor ini sendiri kontribusinya itu total udah lebih dari 70 persen jadi otomatis memang yang dominan jumlah pekerjanya di sana kan," kata Ricky di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (29/10).
Meski terpusat pada 3 sektor tersebut, Ricky menjelaskan bukan berarti sektor lain tertutup dari tenaga kerja perempuan. "Bukan berarti sektor lain perempuannya tak dominan sih, kayak di periklanan tadi sangat dominan sebenarnya cuma kan jumlahnya lebih sedikit secara total," ujarnya.
Sensus Ekonomi 2016, juga menunjukkan perempuan Indonesia masih memimpin persentase kepemilikan usaha ekonomi kreatif. Pengusaha perempuan memiliki angka keterwakilan sebesar 54,96 persen, sementara laki-laki 45,04 persen.
Industri ekonomi kreatif juga membuka kesempatan bagi perempuan untuk memberdayakan diri, khususnya secara ekonomi. Salah satu kesempatan dan peluang cukup besar ada di industri film.
Tahun-tahun terakhir Indonesia memunculkan para pembuat film perempuan yang ambil bagian di industri ini. Perempuan berperan di semua lini di industri film, sebagai sutradara, script writer, produser, hingga teknik audio video.
Karya-karya para filmmaker perempuan mulai bisa dinikmati para pencita film Tanah Air. Sheila Timothy misalnya, hadir dengan film-film laris seperti Wiro Sableng, Banda, dan mengangkat tema ekonomi kreatif kuliner berjudul Tabularasa.
Meski demikian peran perempuan di industri film, animasi, dan video hanya 11,53 persen, sisanya masih ada di tangan laki-laki. Pun dengan desain komunikasi visual yang baru memberi tempat 7,95 persen untuk perempuan, dan pada indstri TV dan radio perempuan mengambil porsi 15,01 persen.
Dari 16 sub sektor ekonomi kreatif hanya ada dua yang dikuasai perempuan. Yaitu subsektor kuliner yang melibatkan perempuan dengan persentase 58,68 persen dan pada subsektor fesyen 54,25 persen. Pada 14 subsektor lainnya masih didominasi laki-laki.
Dalam kesempatan serupa, Head of Strategic Planning at FCB Jakarta, Imperia Oktabrinda, menekankan pentingnya industri periklanan di Indonesia mempromosikan partisipasi perempuan dalam industri kreatif, serta tingkat signifikansi peran perempuan dalam industri periklanan untuk mengubah stereotype.
"Ini karena industri periklanan kerap menggunakan perempuan sebagai objek dalam iklan, meskipun target marketnya laki-laki. Alasannya untuk menarik perhatian target pasar. Sebaliknya untuk produk dengan target market perempuan, perempuan tetap tampil dalam iklan, dan bukan laki-laki," ujarnya.
Ke depan, diharapkan perempuan makin berperan daam ekonomi kreatif yang kini menjadi salah satu poros utama dalam perekonomian Indonesia dan angkanya terus naik tiap tahun.
Pada 2017, sumbangan ekonomi kreatif mencapai Rp 990 triliun meningkat hampir sekitar Rp 96 triliun dibanding tahun sebelumnya. Serapan tenaga kerja ekonomi kreatif pada 2017 mencapai 17,4 persen, dan berkontribusi terhadap ekspor USD 22,1 miliar. Sektor ini menggerakkan lebih dari 19.245 pelaku usaha kreatif, yang tersebar di 68 daerah di Indonesia dan 18 kota di luar negeri.
Diharapkan 16 sub sektor ekonomi kreatif yang dibawahi Bekraf ini akan tumbuh 10 persen pada tahun-tahun berikutnya. Tahun ini ditargetkan sumbangan ekonomi kreatif menembus angka Rp 1.041 triliun dan mampu menyerap 18,2 persen tenaga kerja serta menyumbang nilai ekspor USD 23,7 miliar.
Pada 2019 sektor ini diharapkan berkontribusi hingga Rp 1.123 triliun dengan daya serap terhadap tenaga kerja 19 persen dan memiliki nilai ekspor lebih dari USD 25 miliar.
Share:
Read More

Recent Posts